Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Bantu

The need for employees in government agencies is problematic due to the lack of recruitment formations Civil Servants and Government Employees with Work Agreements (PPPK) causes appointment auxiliary employee through governor regulations Yogyakarta Special Region fill or positions administration. However, existence staff not clearly regulated employment law . Furthermore, it needed find status, position legal protection Auxiliary Personel staff. This study aims analyze , provide clarity solutions regarding status protection, based on Regulation No. 49 2018 concerning Management method used this research empirical juridical by conducting interviews statute approach conclusion that Governor's Personnel invalid null void which result ed unclear within Moreover, personnel yet maximized A uxiliary should be given same as PPPK workload work responsibilities. Kebutuhan akan pegawai di instansi pemerintah mengalami problematika dikarenakan kurangnya formasi recrutmen Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal ini menyebabkan Daerah Istimewa melalui peraturan gubernur melakukan pengangkatan tenaga bantu guna mengisi atau jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian sampai saat keberadaannya tidak diatur secara jelas aturan hukum kepegawaian, sehingga diperlukan untuk menegaskan kedudukan serta perlindungan bagi itu sendiri. Penelitian bertujuan menganalisis memberi kejelasan mengenai hukum, berdasar Peraturan Nomor tahun tentang Manajemen memberikan solusi permasalahan Yogyakarta. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis empiris wawancara pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Gubernur Pengelolaan Tenaga Bantu adalah sah batal demi mengakibatkan jelasnya dilingkungan Yogyakarta, kepada belumlah maksimal karena masih terdapat ketidakpastian mana seharusnya memiliki sama beban kerja tanggungjawab sama.